293
5
Belum ada chart.
Belum ada chart.
Nihil.
Akhirnya, Presiden SBY tidak tahan juga dengan sinyaliran bahwa Koalisi yang dibentuknya untuk memenangkan Pilpres 2009 dan menghantarnya ke masa presedensial jilid ke-2 telah menjalankan politik yang pada hemat Partai Demokrat dan Presiden, dapat dipandang melanggar kaidah etika politik. Seruan Presiden kepada unsur-unsur Koalisi yang berjalan bersama Partai Demokrat, didasarkan gejala bahwa koalisi tampak tidak solid bahkan terkesan terpecah dan saling bersebrangan semenjak pengguliran Hak Angket Centuty yang menyisakan Partai Demokrat sendirian dan akhirnya ikut menyetujui penggunaan Hak Angket pada injury-time setelah BPK secara resmi menyatakan adanya indikasi penyalahgunaan wewenang dalam bail-out Century. Pernyataan BPK sebelumnya digunakan Partai Demokrat sebagai alasan normatif mengapa tidak segera menyetujui penggunaan Hak Angket dalam Kasus Century.
“Bapak Presiden intinya hanya menyampaikan agar etika politik diperhatikan. Jadi kan memang semuanya kami kembalikan lagi bagaimana cara beretika politik yang benar dan tepat,” kata juru bicara Presiden Julian Adrian Pasha, di Cikeas, Sabtu (26/12/2009).
Presiden SBY menyerukan agar partai-partai Koalisi, antara lain PKB, PAN, PKS, PPP, Golkar menjalankan etika politik yang baik. Penegasan Presiden terkait pernyataan-pernyataan dari unsur koalisi yang tampaknya tidak mencerminkan lagi harmoni koalisi, sebaliknya memberi sikap berbeda dengan Partai Demokrat. Sejumlah media mensinyalir, bahwa kerasnya PAN dan PKS dalam kasus Century dikabarkan membuat partai mitra koalisi pemerintah tak harmonis.
Sebelum seruan Presiden itu, salah satu anggota Fraksi Demokrat Ruhut Sitompul mengecam sejumlah partai seperti PKS, PAN dan Golkar yang membesar-besarkan kasus Century di Pansus. Seruan yang kemudian dianggap dapat menjadi bumerang bagi Partai Demokrat.
Etika Politik, Bukan Retorika Politik
Sebenarnya, jika berpikir positif saja, seruan Presiden SBY sudahlah sesuatu yang wajar dan normatif sifatnya. Etika politik secara sederhana berarti, bahwa dengan menjalankan kehidupan politik yang baik dan benar, sesuai nurani, maka seorang politisi semakin memanusiawikan dirinya, berarti pula komitmen-komitmennya pada nilai luhur dalam perpolitikan. Jika demikian, seruan Presiden dalam pengertian sedemikian menjadi penting bagi semua politisi.
Sayang, kalau memang sementara partai politik hanya ingin “menyerang balik” Presiden SBY hanya karena ‘kue kabinet’ KIB ke-2 tidak memuaskan partisipan koalisi sebagaimana disinyalir Ikrar Nusabakti di salah satu stasiun TV swasta. “Koalisi dalam situasi pertentangan seperti sekarang dapat saja merupakan cerminan ketidak-puasan peserta Koalisi”, demikian dikemukakan Ikrar Nusabakti.
Meski demikian, tetaplah tertinggal pertimbangan positif lain terhadap sikap partai koalisi, bahwa jika kepentingan rakyat dikorbankan untuk menjaga keutuhan koalisi itu dapat berarti juga melanggar etika politik atas cara lain. Politik akal-sehat senantiasa menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan partai.
Jika demikian, kiranya himbauan Presiden SBY dapat diterima dengan pikiran positif dan dalam, sebagai introspeksi dan otokritik. Konsekuensinya, perbedaan prinsip (politik) hanyalah kenisbian, bahkan terkadang tampak bertentangan. Dan bila itu terjadi, hal itu tidak langsung berarti pula, sebagian menjalankan etika politik, sementara yang berbeda tidak menjalankannya.
Seorang komentator di Blog Kompasiana mengingatkan kita akan catatan salah satu tokoh perintis demokrasi akal-sehat di Indonesia Mochtar Lubis akan hal itu. Boleh berbeda, tetapi untuk kepentingan demokrasi, ya, untuk kepentingan rakyat, boleh berbeda keras di Senayan, tetapi di luar mereka tetap bersahabat sebagai warga negara. Presiden SBY sebagai yang terdepan dalam mengumandangkan Etika Politik dapat berkomitmen dan konsisten menghormati perbedaan yang berdasarkan politik nurani, common-sense, dan selanjutnya menghindari komentar, agar seruan Etika Politik tidak direduksi maknanya menjadi retorika politik yang lain.
0 komentar:
Posting Komentar